Updates.
BIDIK KASUS - Mari kita berbicara dengan jujur—korupsi adalah racun bagi bangsa ini. Ibarat parasit, korupsi menggerogoti tubuh negara, membuatnya lemah, dan pada akhirnya menyengsarakan rakyat kecil. Tapi apa yang kita lakukan pada para koruptor?
Mereka dipenjara sebentar, diberi remisi, dan keluar dari penjara dengan senyum lebar, bahkan terkadang lebih kaya dari sebelumnya. Bukankah ini seperti memberikan tepukan di pundak kepada seorang pencuri dan berkata, “Kerja bagus, teruskan saja”?
Seharusnya, koruptor tidak cukup hanya dihukum penjara. Mereka harus dihukum mati. Mengapa? Karena korupsi bukan sekadar mencuri uang—korupsi membunuh. Bayangkan uang yang dikorupsi seharusnya untuk membangun rumah sakit, membeli obat untuk pasien miskin, atau memperbaiki jalan berlubang yang telah merenggut nyawa. Ketika uang itu dicuri, berapa banyak nyawa yang sebenarnya hilang? Berapa banyak mimpi yang hancur? Hukuman mati adalah pesan jelas: korupsi adalah kejahatan yang tak termaafkan.
Tapi tidak cukup hanya dengan hukuman mati. Koruptor juga harus dimiskinkan. Semua asetnya dirampas oleh negara. Rumah mewah, mobil berkilauan, hingga rekening bank rahasia di luar negeri harus disita. Biarkan mereka merasakan bagaimana rasanya hidup tanpa kekayaan yang mereka kumpulkan dari penderitaan orang lain. Dan bukan hanya itu, keluarga mereka yang ikut menikmati hasil korupsi juga harus dimintai pertanggungjawaban. Jangan sampai ada celah bagi mereka untuk terus hidup mewah setelah kepala keluarga mereka dihukum.
Namun, apa yang kita lihat di Indonesia? Kasus seperti Harvey Moeis menjadi bukti nyata bahwa negara belum serius dalam memberantas korupsi. Seolah ada "dua hukum" di negara ini: satu untuk rakyat kecil dan satu lagi untuk mereka yang memiliki uang dan koneksi.
Korupsi Harvey Moeis hanya salah satu contoh betapa lembeknya sistem hukum kita. Dihukum, tapi hukuman itu sekadar formalitas. Asetnya? Tidak semuanya disita. Efek jeranya? Tidak ada. Malah mungkin ada yang berpikir, “Kalau dia bisa, mengapa saya tidak?”
Jika kita terus seperti ini, korupsi akan menjadi norma. Para pejabat lain, bahkan mungkin keluarga mereka, akan merasa tidak ada risiko nyata dalam mencuri uang negara. Mereka akan terus melakukannya, karena tahu bahwa hukuman hanya sekadar sandiwara.
Sudah saatnya kita mengubah pendekatan. Hukuman untuk koruptor haruslah keras, menyakitkan, dan menjadi peringatan bagi siapa pun yang berpikir untuk melakukan hal yang sama. Hukuman mati, pemiskinan, dan perampasan aset bukanlah bentuk balas dendam, melainkan alat untuk memulihkan kepercayaan publik dan menyelamatkan masa depan bangsa.
Jadi, mari kita mulai bertanya: Apakah kita serius ingin memberantas korupsi? Jika iya, maka tindakan tegas adalah jawabannya. Jangan biarkan kasus seperti Harvey Moeis terus menjadi preseden buruk. Rakyat sudah muak dengan sandiwara. Yang kita butuhkan adalah keadilan, bukan drama.
Jakarta, 29 Desember 2024
Hendri Kampai
Ketua Umum Jurnalis Nasional Indonesia/JNI/Akademisi
Lutfi Adam 
Cucu 
Krangkeng 
